MOS ilustrasi (sman1bonebone.sch.id)
MOS ilustrasi (sman1bonebone.sch.id)

Masa Orientasi Siswa (MOS) kini resmi diganti menjadi Pengenalan Lingkungn Sekolah (PLS).

Pemerintah melalui Kemdikbud (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan) telah melarang segela bentuk kegiatan perpeloncoan dan pungutan liar terhadap siswa baru.

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru yang disahkan pada 27 Mei 2016.

Adapun syarat-syarat Sekolah melaksanakan kegiatan pengenalan sekolah, sebagai berikut:

1. Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) dirancang dan diselenggarakan oleh guru, tidak melibatkan siswa senior dan alumni, kecuali pengurus OSIS atau MPK jika jumlah guru terbatas serta tidak memiliki riwayat sifat buruk.

2. Sekolah wajib meminta dan mendapatkan izin tertulis dari orangtua/wali calon peserta kegiatan PLS dan juga menyertakan rincian agenda kegiatan pada saat meminta izin tertulis.

3. PLS dilaksanakan di lingkungan sekolah, kecuali sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai.

4. Dilarang memberi tugas siswa baru berupa kegiatan dan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa

Berdasarkan lampiran III Permendikbud No. 18 tahun 2016 juga secara tegas sekolah dilarang mewajibkan siswa baru untu memakai atribut:

1. Tas Karung, tas belanja plastik dan sejenisnya.

2. Kaos kaki berwarna-warni tidak simetris dan sejenisnya.

3. Aksesoris di kepala yang tidak wajar.

4. Alas kaki yang tidak wajar.

5. Papan nama yang berbentuk rumit dan menyulitkan dalam pembuatannya dan/atau berisi konten yang tidak bermanfaat.

6. Atribut lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.

Adapun contoh kegiatan yang dilarang seperti memberikan hukuman kepada siswa baru yang tidak mendidik seperti menyiramkan air serta hukuman yang bersifat fisik dan/atau mengarah pada tindak kekerasan.

Kegiatan terlarang lain adalah memberikan tugas yang tidak masuk akal seperti berbicara dengan hewan atau tumbuhan serta membawa barang yang sudah tidak diproduksi kembali dan aktivitas lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.

Sanksi atas pelanggaran aturan tersebut, pihak sekolah, kepada sekolah, guru dan siswa yang melanggar akan dikenakan sanksi yang beragam, salah satunya untuk sekolah yakni penurunal level akreditasi dan penutupan sekolah.

Siswa, orangtua/wali, dan masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas Peraturan Menteri ini kepada Dinas Pendidikan setempat atau Kementerian melalui laman http://sekolahaman.kemdikbud.go.id, telepon ke 021-57903020, 021-5703303, faksimili ke 021-5733125, email ke laporkekerasan@kemdikbud.go.id atau layanan pesan singkat (SMS) ke 0811976929

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here